Sejak penggunaan Online Single Submission atau OSS untuk mengajukan izin usaha di Indonesia, dunia usaha mulai berubah dan semakin maju.
Untuk pelaku usaha, penggunaan sistem digital satu pintu ini dianggap memudahkan. Namun karena saat itu masih baru, tentu banyak tantangan dalam adaptasi.
Salah satu yang menjadi tantangan adalah pengisian profil perusahaan. Terutama buat pelaku usaha baru, banyak istilah yang mungkin belum dikenali dalam prosesnya. Salah satunya KBLI.
Also Read
Meski sistem klasifikasi KBLI ini sudah disusun sejak tahun 1997 dan digunakan untuk mengajukan usaha mulai saat itu, perubahan sistem membuat dinamika berubah.
Salah satu masalah yang ditemui adalah pemilihan kode KBLI yang tepat untuk aktivitas usaha. Hal ini juga dialami pelaku usaha bidang telekomunikasi.
Masalahnya, kendala ini bisa berefek ke banyak faktor, termasuk proses pengajuan permohonan sertifikasi DJID/sertifikasi POSTEL/Sertifikasi Komdigi (dulu dikenal dengan nama Sertifikasi SDPPI/Sertifikasi Kominfo).
Karena pemilihan KBLI yang tepat sangat penting dan berkaitan dengan proses sertifikasi tersebut, disini kami akan menjelaskan apa itu KBLI dan semua yang perlu anda pahami selaku pemohon sertifikasi.
Apa Itu KBLI?
KBLI adalah kepanjangan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini adalah sistem klasifikasi berbagai jenis usaha berdasarkan aktivitas usaha pelaku usaha tersebut.
KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Karena menjadi aspek penting dalam berbagai administrasi dan usaha di Indonesia, KBLI diintegrasikan ke Kementerian Investasi/BKPM untuk mengatur kegiatan berusaha di Indonesia.
BPS menyusun 22 klasifikasi usaha dengan kode A-V. sementara setiap klasifikasi memiliki golongan, sub golongan, hingga kelompok usaha. Masing-masing memiliki kode dengan jumlah digit sendiri.
Sementara buat pelaku usaha, diwajibkan memilih KBLI dengan kode 5 digit sesuai dengan peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 (sebelumnya 3 digit). Saat ini, ada 1.790 kode KBLI 5 digit yang bisa dipilih.
Dengan pembaruan ini, pelaku usaha bisa lebih spesifik mendefinisikan aktivitas usahanya. Dengan begitu, pemilihan perizinan berusahanya jadi lebih mudah.
Wajib Jika Mau Berusaha di Indonesia
Secara umum, fungsi KBLI yang utama untuk memudahkan monitoring oleh Pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha berdasarkan aktivitas bisnis yang mereka lakukan.
Selain itu, data dari pemilihan KBLI oleh pelaku usaha juga digunakan untuk analisis data ekonomi yang ujungnya digunakan meningkatkan taraf ekonomi nasional.
Karena itu, memilih KBLI wajib bagi para pelaku usaha kalau mau melakukan aktivitas usaha di Indonesia. Sementara dalam prosesnya, KBLI digunakan pelaku usaha setidaknya dalam dua hal:
1. Proses Pendaftaran Usaha
Mengajukan izin berusaha di Indonesia saat ini menjadi lebih mudah. Tidak perlu lagi datang ke berbagai kementerian terkait untuk mengajukan izin usaha. Cukup dilakukan dalam sistem Online Single Submission atau OSS.
Apa itu OSS? Kepanjangannya Online Single Submission. Ini adalah portal yang dibuat pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM untuk mengatur proses berusaha dan investasi di Indonesia.
Setiap pelaku usaha di Indonesia wajib memiliki Akun OSS ini. Karena semua yang berkaitan dengan izin usaha, dilakukan dalam sistem ini.
Dengan demikian, semua pelaku usaha yang berkaitan dengan produk alat/telekomunikasi juga wajib memiliki akun ini. Untuk menggunakan sistem ini, anda perlu membuat akun di laman oss.go.id.
Saat melakukan pendaftaran usaha di sistem OSS ini, anda perlu memilih KBLI sesuai dengan aktivitas usaha yang akan dilakukan.
2. Perizinan Usaha
KBLI yang sudah anda pilih ketika mendaftarkan usaha di OSS, kemudian akan digunakan untuk mengajukan berbagai izin usaha sesuai dengan aktivitas usaha anda.
Buat anda pelaku usaha produk telekomunikasi, KBLI ini juga akan digunakan untuk proses sertifikasi DJD. Ini adalah salah satu izin usaha yang wajib anda miliki jika ingin memasarkan produk telekomunikasi di Indonesia.
Regulasi KBLI dalam Sektor Usaha Alat/Perangkat Telekomunikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia sendiri sudah membuat aturan yang memudahkan pelaku usaha di bidang komunikasi dan informasi dalam memilih KBLI.
Hal ini tertuang dalam Permen Komdigi Nomor 15 Tahun 2025. Di bagian lampiran, anda bisa melihat sektor usaha berikut KBLI yang bisa dipilih ketika mengajukan proses izin usaha. Untuk memudahkan, kami susun daftarnya berikut ini:
| NO. | SEKTOR USAHA | SUB-SEKTOR USAHA | KBLI YANG DIPILIH |
| 1 | AKTIVITAS KURIR | 53201 | |
| 2 | AKTIVITAS AGEN KURIR | 53202 | |
| 3 | PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA | 60102 | |
| 4 | AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA | 60202 | |
| 5 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL | 61100 | |
| 6 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL | 61200 | |
| 7 | JASA TELEKOMUNIKASI LAYANAN PANGGILAN PREMIUM, KONTEN SMS PREMIUM, PANGGILAN TERKELOLA, DAN NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA | JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL) | 61911 |
| JASA KONTEN SMS PREMIUM | 61912 | ||
| JASA PANGGILAN TERKELOLA (CALLING CARD) | 61914 | ||
| JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA | 61919 | ||
| 8 | JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK | 61913 | |
| 9 | INTERNET SERVICE PROVIDER | 61921 | |
| 10 | JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA | 61922 | |
| 11 | JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV) | 61923 | |
| 12 | JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP) | 61924 | |
| 13 | JASA MULTIMEDIA LAINNYA | 61929 | |
| 14 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI | 61992 | |
| 15 | JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI | 61994 | |
| 16 | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT | 61300 | |
| 17 | AKTIVITAS CALL CENTRE | 82200 | |
| 18 | AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN | 62014 | |
| 19 | AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL | 62015 | |
| 20 | AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL | 62022 | |
| 21 | AKTIVITAS PENYEDIAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK | 62023 | |
| 22 | AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT) | 62024 | |
| 23 | PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) | 58200 |
Pemilihan KBLI dalam Proses Sertifikasi DJID
Jadi, inilah fungsi serta proses pemilihan KBLI dalam proses sertifikasi DJID yang wajib dipahami pelaku usaha atau pemohon sertifikasi tersebut.
1. Kode KBLI yang Digunakan
Pelaku usaha perdagangan produk telekomunikasi di Indonesia bisa memilih KBLI seperti yang tertera dalam Permen Komdigi Nomor 15 Tahun 2025 di atas.
Tapi tidak terbatas dalam hal itu karena di kategori, golongan hingga sub-kelompok, juga ada usaha yang berkaitan dengan produk telekomunikasi.
Misalnya, dalam KBLI 47420 ruang lingkupnya pedagang eceran produk telekomunikasi. Sementara KBLI 47911 ruang lingkupnya pedagang eceran produk telekomunikasi secara online.
Kemudian KBLI 46523 ruang lingkupnya perdagangan besar atau grosir produk telekomunikasi. Biasanya, KBLI ini juga yang perlu dipilih oleh Distributor produk telekomunikasi di Indonesia.
Disini, yang perlu diperhatikan adalah posisi anda sebagai pemohon sertifikasi. Pada dasarnya, setiap produsen produk telekomunikasi yang mau memasarkan produknya di Indonesia wajib mengajukan permohonan sertifikasi DJID.
Namun karena tidak semua produsen berasal dari Indonesia, pengajuan permohonan ini bisa diajukan oleh perwakilan lokal (Local Representative atau LR) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perdagangan produknya di Indonesia.
LR ini tergantung posisinya. Bisa sebagai distributor yang sekaligus importir, hanya sebagai importir, atau manufaktur yang merakit produk telekomunikasi milik merek luar negeri.
Kita ambil contoh anda sebagai distributor perangkat card reader dengan fitur NFC milik perusahaan yang berasal dari Tiongkok. Di Sistem OSS, NIB anda bisa digunakan untuk memilih KBLI 46523.
Contoh lainnya, anda merupakan pelaku usaha manufaktur (pabrik) dari merek produk card reader dengan fitur NFC dari Tiongkok. NIB anda bisa memilih KBLI 61200.
Lantas KBLI mana yang bisa digunakan untuk permohonan sertifikasi DJID? Untungnya, semua KBLI yang berkaitan dengan alat/perangkat telekomunikasi bisa dipilih. Jadi, semua KBLI yang kami contohkan di atas bisa digunakan.
Bahkan pada dasarnya, permohonan sertifikasi DJID ini bisa menggunakan semua (1.790) KBLI yang ada. Hal ini juga tertuang dalam regulasi Permen Komdigi Nomor 15 Tahun 2025.
Di bagian lampiran tentang “Standar Produk/Jasa Perizinan Berusaha Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” dipaparkan, permohonan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi terbuka untuk semua KBLI.
Hal ini membuat proses pengurusan sertifikasi DJID jadi lebih mudah. Kesimpulannya, anda tidak perlu bingung memilih KBLI mana saat mengajukan permohonan sertifikasi DJID di sistem OSS. Gunakan KBLI yang sudah anda pilih saat mengajukan izin usaha (NIB) di akun/sistem OSS.
2. Proses dalam Permohonan Sertifikasi
Kapan pemilihan KBLI ini dilakukan dalam proses sertifikasi DJID? jawabannya terdapat dalam proses yang dilakukan di Sistem OSS. Kami akan menjelaskannya disini.
a. Pembuatan Akun OSS
Anda perlu mengakses laman oss.go.id kemudian memilih menu “daftar”. Disini, ada beberapa langkah yang harus dilewati. Ada data-data perusahaan yang juga perlu anda submit.
Di langkah ketiga, anda akan memasukkan profil perusahaan. Disini, anda perlu memilih KBLI sesuai dengan aktivitas usaha yang anda lakukan.
Lanjutkan terus proses pendaftaran akun tersebut dengan mengisi berbagai dokumen perusahaan yang dibutuhkan. Setelah itu, anda akan diberikan id dan password sementara untuk masuk akun OSS jika sudah berhasil membuat akun. ID dan password ini bisa anda ubah di dalam akun OSS.
b. Proses dalam Pengajuan Permohonan Sertifikasi DJID
Daftar KBLI yang anda pilih tadi sudah masuk dalam database akun OSS anda. Selanjutnya, untuk mengajukan izin/sertifikasi DJID, anda bisa memilih Menu PB UMKU pada toolbar halaman dashboard akun anda. Selanjutnya, pilih “Permohonan Baru”.
Di tahap ini, anda akan diminta memilih KBLI sesuai dengan yang sudah ditentukan saat mengajukan izin usaha (NIB) di akun OSS tadi.
Anda tinggal pilih salah satu KBLI (jika ada beberapa). Bisa menggunakan yang mana saja karena seperti yang kami jelaskan, proses sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi alias sertifikasi DJID ini bisa menggunakan semua KBLI.
Setelah itu, lanjutkan proses tersebut hingga anda mendapatkan ID Izin untuk melanjutkan proses pengajuan permohonan sertifikasi di akun e-sertifikasi DJID yang anda punya.
Catatan Akhir
Itulah penjelasan tentang apa itu KBLI yang sangat penting untuk mengajukan permohonan sertifikasi DJID.
Dimulti Indonesia yang berpengalaman sejak tahun 2008 dalam pendampingan proses tersebut cukup sering mendapatkan pertanyaan KBLI mana yang perlu dipilih saat mengajukan permohonan.
Meski aturannya sudah jelas dan dipermudah, ketidakpahaman akan apa itu KBLI dan fungsinya dalam proses sertifikasi DJID bisa menghambat proses yang anda lakukan.
Jadi, jangan ragu berkonsultasi dengan kami tentang semua hal yang berkaitan dalam proses sertifikasi DJID, termasuk soal KBLI, sebelum melakukannya supaya lebih efisien. Ingat, efisiensi waktu sangat penting dalam bisnis.
