SPP Sertifikat DJID, Jangan Sampai Diabaikan!

Begitu banyak istilah dalam proses sertifikasi produk telekomunikasi, atau dikenal dengan nama sertifikasi DJID/Sertifikasi Postel dan sebagainya.

Kabar baiknya (atau buruk?) untuk para pemohon sertifikasi DJID adalah harus memahami setiap istilah tersebut, bahkan yang paling sederhana seperti SPP Sertifikasi DJID.

Bukan, ini bukan bayaran sekolah anak-anak. Ini adalah bukti penagihan yang dikeluarkan DJID Komdigi pada sertifikasi DJID yang sudah diterbitkan.

Buat anda yang berpengalaman melakukan proses sertifikasi DJID, mungkin sudah tidak asing dengan istilah ini (biasa disebut juga dengan SP2).

Namun buat yang pertama kali melakukannya, jangan kaget dengan istilah tersebut. Gunakan jasa Dimulti Indonesia supaya anda terhindar dari hukuman karena mengabaikannya.

Loh, ini ada kaitannya dengan hukuman? Ya, benar. Karena itu, penting bagi kami sebagai penyedia jasa sertifikasi DJID untuk memberikan edukasi terkait SPP Sertifikat DJID ini.

Jadi, Apa Itu SPP Sertifikat DJID?

Kita singkirkan kata sertifikat DJID nya terlebih dahulu. SPP merupakan kependekan dari Surat Perintah Pembayaran.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi setidaknya kata ini disebut 6 kali.

Termasuk dalam Pasal 1 ayat 17 yang menjelaskan definisinya. Disebutkan, Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat pemberitahuan besaran biaya Sertifikat kepada pemohon Sertifikat.

Meski begitu, istilah SPP ini sebetulnya tidak baku digunakan di semua regulasi. Ada juga yang menyebutnya surat tagihan, surat peringatan pembayaran, dan sebagainya.

Seperti kami jelaskan sebelumnya, intinya ini adalah surat yang diterbitkan regulator untuk memberitahukan pembayaran. Dalam sertifikasi DJID, surat ini diterbitkan DJID selaku regulator untuk pemberitahuan pembayaran sertifikat.

Fungsi SPP

SPP atau apapun jenis surat tagihan lainnya, punya fungsi signifikan dalam proses transaksi. Di poin ini, kita akan membahasnya secara umum.

1. Peringatan Pembayaran

Sudah jelas fungsi utama SPP adalah untuk memperingatkan pembayaran bagi buyer. Dalam sertifikasi DJID, berarti peringatan pembayaran untuk pemohon.

2. Dokumen untuk Mengatasi Masalah Sengketa

SPP adalah dokumen yang harus disimpan, terutama untuk yang menerbitkannya. Jadi jika suatu saat terdapat permasalahan (misalnya buyer mengklaim sudah membayar), SPP bisa jadi alat bukti hukum untuk memperkuat pendapat.

3. Sinkronisasi Data

Dalam sertifikasi DJID, biaya penerbitan sertifikat sudah jelas dengan ketentuan masing-masing. Di dalam SPP, nominal itu tertera sesuai dengan jenis pengujian yang anda lakukan.

Ini sebenarnya hampir sama dengan poin kedua. Anda bisa menghindari kerugian dari kesalahan pengisian data SPP dengan membandingkannya dengan dokumen lain. 

SPP Pengujian Sampel

Supaya anda yang baru pertama kali melakukan pengajuan permohonan sertifikasi DJID tidak kaget, perlu diketahui pembayaran yang anda lakukan tidak hanya untuk penerbitan sertifikat, namun juga pengujian sampel.

Pengujian sampel dilakukan jika anda menempuh jalur local testing (melakukan pengujian produk telekomunikasi di balai uji dalam negeri).

Ada beberapa balai uji yang bisa digunakan. Ada yang berstatus swasta maupun negeri. Semuanya memiliki alur permohonan pengujian sampel masing-masing.

Namun karena kita membahas SPP, kami akan mengambil salah satu contoh balai uji yang mengeluarkan SPP untuk pengujian sampel, yakni Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT.

Ini adalah balai uji milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kementerian yang menaungi DJID sebagai regulator sertifikasi DJID.

Setelah anda mengajukan permohonan pengujian sampel lewat pengisian formulir, BBPPT akan menerbitkan SPP sesuai dengan jumlah pengujian yang dilakukan.

Anda perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum proses pengujian dilakukan. Jika tidak, ya, pengujian tidak akan dilakukan. Dalam jangka waktu tertentu, pengajuan permohonan pengujian dianggap batal.

Sedikit informasi, jika produk anda berasal dari pabrik luar negeri, pengiriman sampel untuk pengujian perlu melewati prosedur importasi. Misalnya pengurusan PIB oleh importir atau jasa PPJK. Intinya, ini dilakukan supaya sampel bisa keluar dari kawasan kepabeanan.

Isi SPP Sertifikat DJID

Seperti apa SPP Sertifikat DJID? berikut ini contohnya:

Dari gambar di atas, kita bisa melihat apa saja isi SPP Sertifikat DJID tersebut. Kami akan menjabarkan lebih rinci disini:

1. Informasi Tagihan

Informasi tagihan ini berisi data-data yang tertera ketika tagihan dibuat. Diantaranya ada Nomor tagihan, kode billing untuk melakukan pembayaran, PLG ID, Tanggal tagihan, Tanggal Jatuh Tempo, dan keterangan tujuan penagihan.

Semua data ini diperlukan oleh pemohon sertifikasi DJID untuk memastikan keabsahan, mengetahui kode billing hingga mengetahui kapan batas akhir pembayaran harus dilakukan.

2. Informasi Pemohon Sertifikasi

Isi SPP Sertifikat DJID yang tidak kalah penting adalah data-data dari pemohon sertifikasinya itu sendiri berikut proses sertifikasi yang dilakukan.

Seperti yang bisa dilihat di gambar, data ini di antara berisi nama dan alamat perusahaan (pemohon sertifikasi), ID aplikasi, tanggal permohonan, nama perangkat, merek dan model perangkat, negara asal pembuatan, jenis sertifikat, serta biayanya.

Data-data ini diperlukan pemohon sertifikasi DJID untuk memastikan keabsahan SPP Sertifikat DJID. Jangan sampai ada data yang salah. Selain itu, disitu juga dicantumkan berapa besaran biaya sertifikat DJID yang perlu dibayarkan.

3. KOP Surat Komdigi dan Keterangan

Ini sebenarnya bukan isi utama SPP Sertifikat DJID. Namun, keberadaannya sangat penting untuk membuktikan keaslian surat tersebut.

Seperti diketahui, Kop surat menjadi salah satu tanda keaslian sebuah surat. Selain itu, yang menerima surat juga mengetahui secara langsung dari mana surat itu berasal. Karena itu, di SPP Sertifikat DJID Ini pun demikian.

Selain itu, seperti yang juga bisa dilihat pada gambar, di paling bawah SPP terdapat sebuah keterangan yang menyatakan siapa yang menerbitkan dan apa peruntukkan biaya yang anda keluarkan tersebut untuk negara.

Contoh SPP Pengujian Sampel

Seperti kami jelaskan sebelumnya, selain sertifikat DJID, SPP juga biasanya dikeluarkan oleh balai uji sebelum anda melakukan pengujian sampel. Berikut ini contohnya:

Dari gambar SPP pengujian balai uji di atas, kita bisa melihat bahwa isinya kurang lebih sama seperti SPP sertifikat DJID.

Kami juga sudah jelaskan sebelumnya bahwa penggunaan istilah SPP tidak kaku. Bisa jadi berbeda tiap instansi yang mengeluarkan.

Bisa dilihat, BBPPT menggunakan singkatan/istilah SP2 dalam dokumen tersebut. Namun sekali lagi, ini sama saja. Intinya, anda harus bayar!

Kapan SPP Diterbitkan?

Karena kami tadi sudah sedikit membahas penerbitan SPP (atau SP2) pengujian sampel, di poin ini kita fokus ke penerbitan SPP sertifikat DJID.

Alurnya, setelah semua dokumen sertifikasi yang diperlukan sudah ada submit, DJID akan melakukan evaluasi. Dalam regulasi dijelaskan, evaluasi berlangsung selama 1 hari. Namun, biasanya lebih lama karena padatnya antrian.

Jika dokumen anda dinyatakan lengkap, maka sertifikat DJID bisa diterbitkan. Nah, sebelum diterbitkan itulah SPP sertifikat DJID terlebih dahulu diterbitkan.

Dimana Diterbitkannya? Di akun e-sertifikasi DJID. Tempat yang sama saat anda melakukan submit dokumen permohonan sertifikasi.

Jika SPP sudah anda bayarkan, sertifikat DJID akan terbit di hari yang sama waktu pembayaran yang anda lakukan.

Potensi Hukuman Jika Mengabaikan SPP

Seperti judul artikel ini, anda benar-benar tidak boleh mengabaikan SPP sertifikat DJID ini. Karena jika telat bayar, bisa mendapatkan hukuman.

1. Jangka Waktu Pembayaran

Dalam Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 dijelaskan Pasal 14 ayat 3, Biaya Sertifikat wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SPP.

Ingat, hari kalender, bukan hari kerja. Jadi, perhitungan harinya benar-benar sesuai yang tertera dalam kalender.

2. Hukuman Jika Tidak Melunasi SPP

Sebelum masuk ke hukuman, ketentuan yang tertera dalam pasal 14 ayat 5 menjelaskan, Dalam hal tidak dilakukan pelunasan biaya Sertifikat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud permohonan Sertifikat dinyatakan batal dan SPP sebagaimana dimaksud dinyatakan batal.

Tapi, tidak berhenti sampai disitu. Aturan lainnya juga perlu anda perhatikan.

Dalam BAB Sanksi Administratif, Tepatnya di Pasal 53 ayat 1 dijelaskan, setiap orang yang tidak melunasi biaya sertifikat sampai dengan batas waktu pembayaran biaya Sertifikat dikenai sanksi administratif penghentian layanan Sertifikat selama 6 bulan.

Di ayat 2 dijelaskan ketentuannya: sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.

Jadi, sanksi larangan mengajukan permohonan sertifikasi DJID tersebut berlaku jika anda dua kali membatalkan SPP sertifikat DJID dalam satu tahun berjalan.

Pembatalan ini bisa karena tidak membayar SPP atau memang prosesnya dibatalkan (mengajukan permohonan atau karena satu dan lain hal sesuai ketentuan regulasi/hukum).

Dampak Hukuman Terhadap Pemohon Sertifikasi DJID

Mungkin banyak yang menganggap waktu 6 bulan tidak begitu lama. Namun, perlu dipahami bahwa bisnis selalu berpacu dengan waktu.

Kalau perusahaan anda atau yang anda wakilkan membuat produk telekomunikasi baru kurang dari 6 bulan sekali, ini akan sangat menyulitkan. Artinya, perilisan produk terpaksa diundur karena hukuman tersebut.

Perilisan produk pasti sudah diplanning sedemikian rupa. Jadi kalau meleset apalagi dalam jangka waktu cukup lama, bisa mengakibatkan kerugian.

Tak hanya itu, kemunduran waktu perilisan produk juga bisa berakibat pada hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor. Dua komponen ini, seperti kita ketahui, adalah fondasi bisnis fundamental.