Mengajukan permohonan dan melakuan proses sertifikasi DJID memerlukan uang. Ya, itu benar. Baik yang anda bayarkan sebagai pemohon ke agen seperti Dimulti Indonesia, maupun yang masuk ke kas negara Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Tapi tenang saja. Nominal yang anda keluarkan tersebut tidak akan kemana-mana dan justru bermanfaat untuk pertumbuhan Negara Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Semua biaya yang dikeluarkan oleh pemohon sertifikasi DJID itu masuk dalam kategori Penerimaan negara Bukan Pajak atau disingkat PNBP.<\/p>\n\n\n\n
Mungkin anda tidak begitu peduli dengan ini. Yang penting anda sudah membayar dan sertifikat produk telekomunikasi anda sudah terbit.<\/p>\n\n\n\n
Namun yang perlu diketahui, regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan PNBP ini bisa jadi mempengaruhi tariff sertifikat DJID. kalau turun tidak masalah. Bagaimana kalau naik? Membuat anda pusing bukan?<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, sedikit besarnya penting memahami apa itu PNBP, khususnya dalam proses sertifikasi DJID bagi pemohon sertifikasi.<\/p>\n\n\n\n
Karena berkaitan dengan uang yang masuk ke kas negara, pengelolaan PNBP dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, untuk memahami definisi pa itu PNBP, alangkah baiknya kita mengambil definisi resmi dari regulasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.<\/p>\n\n\n\n
Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.<\/p>\n\n\n\n
Seperti namanya, kas negara ii diperoleh dari hasil-hasil bukan pajak. Lebih spesifik dari layanan yang disediakan pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
PNBP secara spesifik dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA, Kementerian Keuangan. Buat anda yang sudah pernah mengurus sertifikat DJID, mungkin tidak asing dengan sistem pembayaran SIMPONI. Ya, ini adalah sistem yang dibuat DJA untuk proses transaksi PNBP.<\/p>\n\n\n\n
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB II dijelaskan, ada 6 jenis PNBP yang masuk ke kas negara:<\/p>\n\n\n\n
Yang pertama adalah hasil pemanfaatan orang atau badan hukum terhadap sumber daya alam di Indonesia. Baik sumber daya alam yang bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui.<\/p>\n\n\n\n
Untuk contohnya mungkin kita sudah bisa menebak. Berbagai sektor usaha sumber daya alam kebanyakan wajib melakukan pembayaran PNBP ini. \u2018<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya ada jenis PNBP dalam bidang pelayanan, yakni pelayanan yang dilakukan negara untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Contoh yang paling umum adalah biaya pembuatan SIM, pembuatan paspor, dan biaya SPP sekolah negeri.<\/p>\n\n\n\n
Pada dasarnya, ini adalah pendapatan negara yang berasal dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<\/p>\n\n\n\n
Selain hasil produksi BUMN atau BUMD, pendapatan ini juga bisa berasal dari dividen, royalti serta pendapatan dari penyertaan modal negara.<\/p>\n\n\n\n
Seperti namanya, pendapatan negara bukan pajak ini diperoleh dari pemanfaatan barang yang dimiliki negara. Baik berupa penyewaan, penjualan, maupun jasa atas barang tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah Indonesia juga bisa memperoleh PNBP yang berasal dari berbagai sumber dana. Sumber dana tersebut bisa berasal dari mana saja.<\/p>\n\n\n\n
Supaya tidak bingung, contoh jenis PNBP ini adalah dana yang diperoleh dari investasi pemerintah, penerimaan dari bunga atas penyertaan modal negara, serta bunga deposito.<\/p>\n\n\n\n
Seperti namanya, sumber pendapatan negara ini berasal dari mana saja selain pajak. Karena itu, semua pendapatan yang tidak termasuk lima jenis di atas, dikategorikan jenis PNBP dari hak negara lainnya.<\/p>\n\n\n\n
Misalnya, pendapatan dari hasil penyitaan barang, denda administrasi, keterlambatan pembayaran pajak, serta penjualan barang hasil sitaan.<\/p>\n\n\n\n
Yang aid pertanyaan, biaya yang anda keluarkan selama proses sertifikasi DJID ini masuk ke dalam jenis PNBP yang mana?<\/p>\n\n\n\n
Kita perlu mengetahui terlebih dahulu biaya apa saja yang dikeluarkan oleh pemohon sertifikasi DJID. Setidaknya ada tiga. Dua yang dikeluarkan ketika proses sertifikasi, satu yang dikeluarkan dalam proses pengawasan.<\/p>\n\n\n\n
Yang pertama adalah tarif pengujian di balai uji<\/a> yang ditetapkan DJID. Biaya ini khususnya jika anda melakukan proses sertifikasi dari jalur local testing. Untuk pengujian di balai uji luar negeri, tidak termasuk ke dalam PNBP ini.<\/p>\n\n\n\n