Ketika berlibur ke luar negeri, salah satu barang yang diincar untuk dijadikan oleh-oleh adalah telepon genggam atau smartphone. Alasannya sederhana, harganya lebih murah.<\/p>\n\n\n\n
Tapi ketika masuk ke bandara atau pelabuhan, barang bawaan ini akan diperiksa petugas bea cukai. Banyak yang kecewa karena ternyata harus bayar pajak lagi. Belum lagi harus mendaftarkan IMEI secara legal.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ada satu lagi yang dipertanyakan. Apakah produk telekomunikasi dari luar negeri seperti telepon genggam itu wajib dilakukan sertifikasi DJID? <\/p>\n\n\n\n
Seperti kita ketahui, proses ini hukumnya wajib bagi seluruh penjual produk telekomunikasi di Indonesia. Tapi kalau bentuknya buah tangan, bagaimana? kami akan baha di sini. <\/p>\n\n\n\n
Regulasi operasional sertifikasi DJID diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan\/atau Perangkat Telekomunikasi.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pasal 1 ayat 1 regulasi tersebut menjelaskan:<\/p>\n\n\n\n
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan\/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.<\/em><\/p>\n\n\n\n Sementara pada pasal 1 ayat 2 dan tiga dijelaskan, alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Sementara perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.<\/p>\n\n\n\n Buat yang berkecimpung di bisnis penjualan produk telekomunikasi mungkin sudah paham luar dalam tentang definisi ini. Tapi buat orang awam, bisa jadi salah kaprah.<\/p>\n\n\n\n Alat atau perangkat telekomunikasi bukan hanya telepon genggam, tablet dan sejenisnya. Namun semua alat atau perangkat yang menggunakan sistem elektromagnetik untuk berkomunikasi.<\/p>\n\n\n\n Pada intinya,sistem elektromagnetik adalah sistem hasil interaksi muatan listrik, medan listrik dan medan magnet. Interaksi tersebut menghasilkan sebuah media untuk pengiriman data komunikasi, baik berupa gambar, suara, atau tulisan.<\/p>\n\n\n\n Sertifikasi DJID adalah serangkaian proses untuk memastikan produk-produk telekomunikasi aman digunakan dan tidak mengganggu produk lainnya.<\/p>\n\n\n\n Jadi, barang berupa produk telekomunikasi jika dibawa masuk dan digunakan di Indonesia, pada dasarnya wajib memenuhi tujuan sertifikasi DJID tersebut. <\/p>\n\n\n\n Dalam regulasi, nama resmi sertifikasi DJID adalah Sertifikat Alat Telekomunikasi dan\/atau Perangkat Telekomunikasi.<\/p>\n\n\n\n Prosesnya cukup panjang melibatkan pengujian produk dan penilaian. Selain itu, ada banyak dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan syarat permohonan.<\/p>\n\n\n\n Dijelaskan dalam Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024, barang bawaan atau oleh-oleh berupa produk telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri tidak wajib<\/strong> melakukan sertifikasi DJID.<\/p>\n\n\n\n Hal ini tertuang di Pasal 20 ayat 1 huruf a:<\/p>\n\n\n\n Ketentuan pembuktian dengan Sertifikat (DJID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan untuk Alat Telekomunikasi dan\/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) merupakan barang bawaan dan\/atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan\/atau tidak untuk tujuan komersial berupa Alat Telekomunikasi dan\/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan (customer premises equipment), dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, dengan merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan\/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama maupun berbeda;<\/em><\/p>\n\n\n\n Meski Produk Telekomunikasi dari Luar Negeri yang dibawa sebagai oleh-oleh tidak wajib melakukan pengajuan permohonan sertifikasi DJID, ada syarat dan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n Hal ini sebetulnya sudah tertera dari bunyi pasal di atas. Namun, kami akan menjelaskannya lebih lanjut per poinnya supaya lebih jelas:<\/p>\n\n\n\n Produk tersebut hanya untuk penggunaan sendiri. Artinya, penumpang yang membawa produk telekomunikasi tidak boleh memperjual belikannya saat sudah beroperasi di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n Karena jika diperdagangkan, maka berdampak produk telekomunikasi tersebut dinyatakan tidak punya sertifikat DJID.<\/p>\n\n\n\nApa itu Sertifikasi DJID?<\/h2>\n\n\n\n
Produk Telekomunikasi dari Luar Negeri Wajib Sertifikasi DJID?<\/h2>\n\n\n\n
Syarat dan Ketentuan<\/h2>\n\n\n\n
1. Digunakan Keperluan Sendiri<\/h3>\n\n\n\n