Apa Itu PNBP? Pemohon Sertifikasi DJID Perlu Tau

Jika anda merupakan salah satu pemohon sertifikasi DJID atau bahkan pemegang sertifikat DJID, selamat! Anda sudah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara Indonesia.

Ini mungkin agak sedikit naif karena semua pelaku usaha di Indonesia sudah tau kalau mereka berusaha di Indonesia sudah pasti harus berkontribusi untuk kas negara.

Namun yang jadi spesial, karena seluruh pembayaran yang anda keluarkan dalam proses Sertifikasi DJID sendiri masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Dan ya, dari namanya kita sudah bisa menebak kalau pajak adalah penerimaan negara lainnya. Bahkan, jadi yang terbesar.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penerimaan negara dari pajak itu lebih dari 80% dari total sumber pendapatan negara.

Dengan kontribusi anda pada pembayaran PNBP melalui proses sertifikasi DJID, anda turut membantu masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu jadi tulang punggung pembiayaan negara.

Jadi, silahkan perbanyak produk telekomunikasi yang mau disertifikasi!

Apa Itu PNBP?

PNBP dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pengelolaannya secara online dilakukan melalui Portal SIMPONI, singkatan dari Sistem Informasi PNBP Online. Kode billing untuk membayar tarif sertifikat DJID atau pembayaran balai uji, juga didapatkan dari sini.

Dari laman resmi Kementerian keuangan, dijelaskan bahwa PNBP adalah adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

Pada dasarnya, PNBP adalah salah satu dari tiga jenis pemasukan negara. Pajak dan hibah adalah dua sumber penerimaan negara lainnya.

Untuk pajak, kita sudah tidak perlu lagi membahasnya. Karena hampir semua sektor dikenakan pajak. Dan wajar saja pajak jadi sumber pemasukan negara terbesar.

Sementara hibah merupakan pemasukan negara yang berasal dari pemberian sukarela, baik dari pihak dalam maupun luar negeri.

Sumber PNBP

Sama seperti pajak dan hibah, PNBP juga punya kategori sumbernya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB II dijelaskan, ada 6 jenis PNBP:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Salah satu sumber PNBP terbesar. Alasannya jelas, Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam. Setiap pihak yang mengelolanya, wajib membayar PNBP ini.

Sebagai informasi, penggunaan spektrum frekuensi radio dalam proses Sertifikasi DJID juga merupakan jenis pemanfaatan sumber daya alam ini.

2. Pelayanan

Sumber kedua berasal dari pelayanan. Jenis layanan apapun yang anda manfaatkan dari negara, nominal yang anda bayarkan masuk ke kas negara sebagai PNBP. Contoh mudahnya pembuatan SIM.

Sekali lagi, perlu diketahui juga pada proses Sertifikasi DJID, sumber PNBP dari sektor pelayanan juga termasuk di dalamnya. Lebih tepatnya ketika anda melakukan pengujian produk telekomunikasi jika menggunakan balai uji milik pemerintah seperti BBPPT atau B4T.

3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Ini khususnya berasal dari aset atau kekayaan negara yang bersumber dari APBN yang kemudian dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Persero, Perum, atau Lembaga khusus.

Penerimaannya berupa bagian laba/dividen BUMN, surplus Bank Indonesia (BI), surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan bagian laba badan lain yang ditetapkan pemerintah.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara

Asset apapun milik negara bisa disewakan ke masyarakat umum. Hasil penyewaannya masuk sebagai PNBP dari pengelolaan barang milik negara. Skema penjualan juga memungkinkan.

5. Pengelolaan Dana

Sumber PNBP ini khususnya berasal dari investasi pemerintah, penerimaan dari bunga atas penyertaan modal negara, serta bunga deposito.

6. Hak Negara Lainnya

Seperti namanya, sumber PNBP di luar 5 kategori lainnya. Misalnya berasal dari penyitaan barang, denda administrasi, keterlambatan pembayaran pajak, serta penjualan barang hasil sitaan.

Dalam proses sertifikasi DJID, khususnya pemegang sertifikat DJID bisa dikenakan denda administrasi jika melanggar ketentuan. Misalnya, merubah spesifikasi fitur telekomunikasi atau mengedarkan produk tidak bersertifikat.

Nah, denda dari sanksi administrasi yang dibayarkan tersebut terhitung sebagai PNBP yang berasal dari hak negara lainnya.

PNBP Komdigi

Mengapa artikel ini kami awali dengan anda patut berbangga karena menjalankan bisnis perdagangan produk telekomunikasi di Indonesia?

Karena selain fakta anda berkontribusi terhadap perekonomian negara, DJA Kemenkeu menyebut jika PNBP yang berasal dari Komdigi, khususnya dalam proses Sertifikasi DJID, itu penyumbang PNBP terbesar.

Dilansir laman komdigi.go.id, pada kuartal I-2025. Dari total PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 29,7 Triliun, Kemkomdigi menyumbang Rp 3,25 Triliun atau sekitar 10,9 persen.

Pada akhir tahun 2025 lalu, PNBP Komdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.

Sebagai informasi penutup, PNBP yang berlaku di setiap K/L itu sebetulnya masing-masing sudah ditetapkan. Sementara jumlahnya kemudian diatur setiap tahun anggaran.

Untuk PNBP yang berlaku di Komdigi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang “Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, nama kementerian sebelum berubah jadi Komdigi)”.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa ada 12 sumber PNBP yang berlaku di Kementerian Komdigi, yakni sebagai berikut:

• Penggunaan spektrum frekuensi radio
• Penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/ atau perangkat telekomunikasi Pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi
• Kalibrasi alat ukur
• Penyelenggaraan pos
• Penyelenggaraan telekomunikasi
• Penyelenggaraan penyiaran
• Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
• Pelatihan fungsional
• Pendidikan tinggi
• Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi
• Denda administratif di bidang komunikasi dan informatika