Deklarasi Kesesuaian: Dokumen Simple Tapi Penting dalam Sertifikasi DJID

Dalam proses sertifikasi DJID, anda tidak hanya harus membuktikan bahwa produk yang mau diedarkan, baik digunakan atau diperjualbelikan, itu memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Anda juga harus mendeklarasikan kalau produk tersebut betul-betul sudah memenuhi ketentuan tersebut. Ini diterangkan dalam dokumen deklarasi kesesuaian. Ini adalah salah satu dokumen yang wajib dilampirkan ketika mengajukan permohonan sertifikasi DJID.

Dari dokumen ini, anda menyampaikan bahwa betul produk tersebut sudah memenuhi ketentuan yang berlaku juga berdasarkan hasil pengujian yang dilampirkan dalam LHU. Artinya, perusahaan anda harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Karena itu, ketika nantinya produk anda diketahui melanggar ketentuan, maka bisa dibilang anda juga melanggar deklarasi yang anda buat sendiri. Istilahnya, selain melanggar hukum, anda juga melanggar komitmen anda sendiri.

Di artikel dan video ini, kami akan menjelaskan lebih dalam apa itu deklarasi kesesuaian berikut fungsi, format, serta cara mendapatkannya.

Apa Itu Deklarasi Kesesuaian?

Deklarasi kesesuaian, atau dalam Bahasa Inggris disebut Declaration of Conformity (DoC) adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa yang menandatanganinya menaati aturan yang berlaku dalam perdagangan produk.

Dokumen ini sebetulnya tidak hanya dikenal dalam dunia Sertifikasi DJID, namun secara umum dalam dunia bisnis.

Karena dokumen ini menunjukkan bahwa produk yang mau diperjualbelikan tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, deklarasi kesesuaian berisi informasi bahwa sebuah produk sudah dilakukan pengujian dan hasilnya memenuhi standar atau ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Sertifikasi DJID, setiap produk telekomunikasi wajib diuji di balai uji yang diakui DJID, baik di dalam maupun luar negeri. Hasil pengujian dilampirkan dalam Laporan Hasil Uji atau LHU.

Lebih lanjut tentang apa itu LHU, anda bisa melihat video kami atau membaca artikel kami yang lain.

Nah, dokumen ini menunjukkan bahwa pemohon sertifikasi DJID memastikan bahwa produk yang mau disertifikasi tersebut sudah memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengujian dalam LHU tersebut.

Apa Fungsinya?

Selain sudah jelas fungsi deklarasi kesesuaian adalah persyaratan permohonan sertifikasi DJID, setidaknya 3 hal ini juga jadi alasan mengapa dokumen tersebut wajib dilampirkan.

1. Perlindungan Konsumen

Mungkin anda bertanya, mengapa harus dilampirkan dokumen ini padahal sudah ada LHU yang isinya menunjukkan bahwa produk sudah memenuhi standar teknis?

Jawabannya adalah ini juga jadi bentuk pertanggungjawaban anda terhadap penggunaan produk tersebut pada pengguna.

Jadi, pengguna bakal merasa aman karena jika terjadi masalah terutama terkait fitur telekomunikasinya, perusahaan anda siap bertanggung jawab.

Sertifikasi DJID sendiri tujuannya untuk memastikan keamanan pengguna dan memastikan kualitas fitur telekomunikasi sebuah produk. Jadi sebetulnya fungsi dokumen ini juga untuk mendukung tujuan tersebut.

2. Memudahkan Evaluasi

DJID melakukan pengawasan pada produk telekomunikasi yang sudah beredar di Indonesia. Proses ini disebut Post Market Surveillance atau PMS.

Deklarasi kesesuaian digunakan DJID untuk mengkonfirmasi pemegang sertifikat DJID produk yang terjaring proses pengawasan tersebut.

Karena dengan adanya dokumen ini, DJID bisa menentukan apakah penanggung jawab peredaran produk tersebut tertib administrasi atau tidak.

Pun begitu, dokumen ini juga jadi acuan jika DJID memerlukan tindakan lebih lanjut setelah melakukan PMS tadi.

3. Landasan Hukum Penerapan Sanksi

Deklarasi kesesuaian ini perlu ditandatangani di atas materai. Artinya, ini adalah salah satu dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

Jika anda mencari di berbagai sumber, dokumen yang ditandatangani di atas materai memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Jadi, dokumen tersebut bisa dijadikan alat bukti jika suatu saat pihak-pihak yang menandatangani dokumen ini menghadapi proses hukum.

Pun begitu dengan deklarasi kesesuaian. Jika dalam proses PMS DJID menemukan adanya ketidaksesuaian ketentuan, dokumen ini bisa jadi alat bukti atau landasan hukum DJID menerapkan sanksi administratif.

Format dan Cara Mendapatkannya

Anda tinggal mengikuti format dokumen deklarasi kesesuaian yang sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Layanan Infrastruktur Digital Nomor 3 Tahun 2025.

Dalam video sudah kami tampilkan gambarnya berikut keterangan terkait isi dari dokumen tersebut.

Sementara untuk mendapatkannya, anda bisa mengunduhnya di akun e-sertifikasi DJID milik perusahaan anda.

Ya, benar. Ini adalah akun yang sama tempat anda melampirkan berbagai dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikasi DJID.